Awasi Pelaksanaan Program MBG di Daerah, Mendagri Tito Terbitkan Surat Edaran untuk Perkuat Peran Pemerintah Daerah
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.(Foto:Dok/news.fin.co.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.
Melalui Surat Edaran bernomor 400.5/8545/SJ itu maka gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk memperkuat pengawasan operasional SPPG sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mendagri Tito Karnavian menyatakan hal itu di Kantor Kemendagri Jakarta seperti dikutip pada Kamis (29/10/2026).
“Kemendagri sangat komit untuk mendukung kesuksesan program ini. Karena itu sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, kita menggerakkan, mendorong pemerintah daerah juga untuk berpartisipasi untuk kesuksesan ini,” katanya.
Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa kepala daerah dapat menugaskan Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk melaksanakan inspeksi di wilayah masing-masing.
Satgas tersebut terdiri atas perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, hingga inspektorat.
Pelaksanaan inspeksi dilakukan bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah serta merujuk pada 14 indikator kelayakan operasional SPPG yang disusun BGN. Inspeksi tersebut juga mencakup pemeriksaan kualitas dan menu yang disediakan SPPG guna menjamin mutu makanan sekaligus meminimalkan sisa makanan (food waste).
“Apa saja tugas mereka (Satgas MBG), diantaranya adalah dalam jangka pendek, melakukan inspeksi. Melihat SPPG apakah layak atau tidak, ada list indikator yang sudah disiapkan oleh Kepala BGN. Dan setelah itu nanti dibuat semacam kesimpulan,” Mendagri Tito menjelaskan.
Selain itu, SE juga meminta kepala daerah mengevaluasi penerima manfaat, khususnya di wilayah perkotaan, melalui penyebaran angket dengan melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah.
Hasil inspeksi dan evaluasi daerah kemudian dilaporkan ke BGN dengan tembusan kepada Kemendagri serta mencantumkan rekomendasi layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan, disertai alasan singkat.(nor)
Saat ini belum ada komentar