Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Perluas Perlindungan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dok/instagram/tvri.go.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Hari ini Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun.
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom) seperti dikutip di Jakarta pada Selasa (20/10/2026) merilis berbagai pencapaian strategis selama dua tahun masa jabatan kabinet ini berjalan.
Salah satunya adalah pencapaian sektor kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Wujudnya yakni memperluas akses layanan preventif demi mendeteksi berbagai risiko penyakit kritis sejak dini.
“Pemerintah memperluas layanan preventif melalui program CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan memastikan masyarakat mendapat tindak lanjut yang sesuai,” demikian rilis Bakom.
Disebutkan sampai 13 Oktober 2026, program ini telah menjangkau 106,3 juta orang, atau 81,84 persen dari target 130 juta penduduk pada 2026.
Selain itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menyatakan memperkuat layanan kesehatan di daerah 3T. Dari 66 rumah sakit yang dibangun di wilayah tersebut, 22 rumah sakit telah beroperasi.
“Pemerintah merencanakan pembangunan dan revitalisasi 441 RSUD agar masyarakat di kabupaten dan kota memiliki akses terhadap layanan rumah sakit yang lebih memadai,” lanjut rilis Bakom.
Selanjutnya disampaikan bahwa pemerintah terus memperluas perlindungan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Per akhir September 2026, jumlah peserta JKN mencapai 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen.
“Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau rata-rata hampir 2 juta layanan per hari. Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan, pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan melalui APBN 2026,” tulisnya.
Disebukan bahwa dana tersebut dijadwalkan dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp10 triliun pada Oktober dan Rp10 triliun pada November 2026.
“Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, Presiden Prabowo meminta agar antrean layanan BPJS Kesehatan dipangkas dan peserta JKN memperoleh pelayanan yang setara dengan pasien umum,” ditambahkannya.(nor)
Saat ini belum ada komentar