Kata Kepala BIN, Penyadapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs Terhadap Presiden Prabowo Mengarah Tindakan Makar

JAKARTA, INTANA.NEWS – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menyatakan bahwa Tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs mengarah pada dugaan makar.

Dia mengatakan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (6/11/2026).

“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” ujarnya.

Ketika ditanya lebih jauh, dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pihak yang diduga memerintahkan penyadapan tersebut.

Soal agenda kedatangannya ke Istana Kepresidenan, ia hanya mengaku akan menyampaikan laporan kepada Prabowo.“Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden,” ujarnya.

Tentang isi laporan yang akan disampaikannya kepada Presiden, Kepala BIN Muhammad Herindra tidak merinci lebih jauh.

Pernyataan Partai Gerindra

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Prabowo.

“Di mata Gerindra kasus ini merupakan masalah sangat serius. Karena itu perlu terus didalami karena ada upaya mengarah kepada makar,” kata Sugiono dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (4/11/2026).

Selanjutnya dia mengatakan bahwa segala tindakan penyadapan tanpa kewenangan sah merupakan persoalan yang sangat serius, apalagi dilakukan kepada Presiden.

“Tindakan tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando, atau yang dikenal sebagai insubordinasi. Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu Sugiono mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait kasus ini. Proses tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Saya memandang hal ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk terus memperkuat institusi Polri. Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas langkah-langkah yang telah diambil dalam menyikapi persoalan tersebut,” tuturnya.

Ia mengemukakan, seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap konstitusi serta kepemimpinan nasional yang sah.

Oleh karena itu, dia menambahkan setiap persoalan yang muncul perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.(nor)