Menyambut HUT ke-81 TNI, Imparsial Desak Presiden Prabowo Hentikan Perluasan Peran TNI di Ranah Sipil

JAKARTA, INTANA.NEWS – Besok, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati Hari Ulang Tahun ke-81.

Perayaan dan upacara dipusatkan secara sederhana di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Presiden Prabowo Subianto akan menjadi Inspektur Upacara sekaligus peresmian satuan baru dalam kegiatan itu.

Terkait HUT ke-81 TNI tersebut Imparsial melalui Direkturnya, Ardi Manto Adiputra menyampaikan sejumlah catatan seperti dikutip dalam siaran persnya di Jakarta pada Minggu (4/10/2026).

Pertama, Presiden dan DPR diminta segera menuntaskan reformasi peradilan militer dengan merevisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, untuk memastikan tegaknya azas equlity before the law dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kedua, Panglima TNI menghentikan ekspansi Komando Teritorial (Koter) dan menghentikan pembangungan Batalyon Teritorial Pembangungan (BTP) karnea tidak memiliki urgensi di bidang pertahanan yang jelas dan justru mempermanenkan (institusionalisasi) militerisasi ranah sipil.

Ketiga, Panglima TNI melakukan reformasi menyeluruh terhadap pendidikan, pembinaan, dan pengawasan prajurit untuk menghapus kultur kekerasan, senioritas yang eksesif, serta berbagai praktik yang bertentangan dengan disiplin militer, hukum, dan HAM. Reformasi ini harus disertai penguatan mekanisme akuntabilitas dan kontrol sipil terhadap TNI.

Kempat, Presiden dan pemerintah menghentikan perluasan peran TNI di ranah sipil, termasuk penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil serta pelibatan TNI dalam urusan pembangunan dan pelayanan publik yang bukan merupakan tugas pertahanan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. TNI harus dikembalikan secara tegas pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.

Kelima, memperkuat transparansi dan akuntabilitas kebijakan serta anggaran pertahanan, termasuk dalam pengadaan alutsista, pembentukan satuan baru, dan kebijakan strategis TNI. Pengawasan DPR dan kontrol sipil harus diperkuat sebagai manifestasi dari supremasi sipil.

Keenam, menempatkan kesejahteraan prajurit sebagai bagian integral dari reformasi pertahanan, melalui peningkatan penghasilan, perumahan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi keluarga prajurit, yang berjalan seiring dengan modernisasi alutsista dan peningkatan profesionalisme TNI.

Ketujuh, Presiden membentuk mekanisme khusus untuk menuntaskan agenda reformasi TNI yang tertunda sejak Reformasi 1998, dengan memastikan TNI benar-benar tunduk pada supremasi sipil, hukum, demokrasi, dan HAM, serta tidak digunakan untuk menjalankan agenda politik atau kepentingan kekuasaan pemerintah.(sp/nor)