Pemerintah Batalkan Penerapan Pembelajaran Daring bagi Siswa yang Direncanakan Mulai April 2026
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ilustrasi pembelajaran daring.(Foto:Dok/orami.co.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Pemerintah secara resmi membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring bagi siswa terkait antisipasi krisis global. Dengan begitu maka proses pembelajaran tetap berjalan optimal secara tatap muka.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyatakan hal itu di Jakarta pada Rabu (25/3/2026).
Dia menyebutkan, pembatalan tersebut dengan alasan menjaga kualitas pendidikan dan mencegah terjadinya penurunan kemampuan akademik hingga kehilangan pengetahuan (learning loss).
“Proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” katanya.
Dia menambahkan, sebelumnya sempat muncul wacana penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan pembelajaran daring dan luring. Tetapi, hasil koordinasi lintas kementerian memutuskan pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan penyesuaian sistem pembelajaran di sekolah dengan mengombinasikan metode daring dan tatap muka mulai April 2026.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi efisiensi energi nasional di tengah meningkatnya harga minyak dunia.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno secara daring pada Senin (16/3/2026).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan konsumsi energi nasional. Pemerintah menilai mobilitas harian siswa dan tenaga pendidik turut berkontribusi terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).(nor)
Saat ini belum ada komentar