komisi pemberantasan korupsi
Masa Jabatan Ketum Parpol Cukup Dua Periode, KPK Sebut Usul Itu Sudah Melibatkan Pandangan Partai Politik
- calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
- visibility 40
- 0Komentar
JAKARTA, INTANA.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan usul agar jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) maksimal dua periode masa kepengurusan telah melibatkan pandangan partai politik. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan hal itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis (23/4/2026). “Jadi, dalam proses kajian ini, KPK juga sudah melibatkan partai politik […]
Komisi Pemberantasan Korupsi Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Cukup Dua Periode Saja
- calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
- visibility 57
- 0Komentar
JAKARTA, INTANA.NEWS – Muncul wacana agar jabatan ketua umum partai maksimal dua periode masa kepengurusan. Demikian 20 kajian strategis, policy brief dan corruption risk assessment (CRA) pada berbagai sektor prioritas nasional sepanjang 2025 yang disusun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti dikutip dari lampiran Laporan Tahunan KPK 2025 pada Kamis (23/4/2026). Selanjutnya disebutkan, kajian strategis KPK […]
Sepanjang 2004-2025, KPK Beberkan 91 Persen Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berjenis Kelamin Laki-laki
- calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
- visibility 29
- 0Komentar
JAKARTA, INTANA.NEWS – Sepanjang 2004 hingga 2025 mayoritas pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah laki-laki. Rinciannya dari 1.904 pelaku tindak pidana korupsi yang sudah ditangani KPK ternyata sebanyak 91 persen atau sekitar 1.742 pelaku merupakan laki-laki. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta pada Selasa (21/4/2026). […]
KPK Sebut Korupsi Menjerat Kepala Daerah Buka Semata-mata Karena Biaya Politik yang Selangit
- calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
- visibility 41
- 0Komentar
JAKARTA, INTANA.NEWS – Ternyata tidak semua kasus dugaan korupsi menjerat kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjadi karena biaya politik yang mahal. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, motifnya juga berkaitan dengan kepentingan pribadi seperti untuk memenuhi kebutuhan model tunjangan hari raya. Hal itu dibeberkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di […]
Ini Kata Mendagri Tito soal Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Ada Masalah dengan Pilkada Langsung
- calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
- visibility 28
- 0Komentar
INTANA.NEWS – Tidak cuma Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkomentar soal maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teranyar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pun angkat bicara. Ia berpendapat maraknya kepala daerah terciduk OTT KPK bisa jadi karena dampak dari sistem pilkada langsung oleh rakyat. Katanya, pilkada langsung tidak […]
