Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif, Bupati Robby Pastikan Minahasa Perkuat Budaya HAM
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MANADO, INTANA.news – Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik yang inklusif dan berperspektif hak asasi manusia (HAM).
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sinergi Bersama dalam Membangun Budaya HAM di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (10/9/2026), di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado.
Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, SS.i, M.A.P. menyatakan bahwa penguatan pemahaman HAM yang didorong oleh pemerintah pusat sejalan dengan program perlindungan masyarakat yang telah berjalan di daerahnya.
Menurut dia, jajaran perangkat daerah di Minahasa telah konsisten mengawal perlindungan hak warga, khususnya melalui instansi teknis terkait.
”Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan, sebab di tingkat kabupaten hal tersebut sudah kami laksanakan, termasuk melalui Dinas PPA untuk perlindungan perempuan dan anak. Jadi, kegiatan ini tinggal memperkuat apa yang sudah ada,” ujar Bupati Robby.
Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto, M.AP., Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, serta sejumlah kepala daerah dan tamu undangan.
Pertemuan ini menjadi hal penting untuk menyelaraskan gerak langkah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang menghormati hak setiap warga.
Dalam arahannya, Wamen HAM Mugiyanto menyampaikan pentingnya kapasitas pemerintah daerah sebagai pelaksana utama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan dapat dilakukan secara progresif atau bertahap apabila sumber daya terbatas, dengan catatan pemerintah memiliki perencanaan yang transparan dan akuntabel.
Mugiyanto juga menggarisbawahi pentingnya penghapusan diskriminasi dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di lingkungan pemerintahan serta pembukaan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas.
Selain itu, ia mengajak lembaga perguruan tinggi dan media massa untuk mengambil peran aktif dalam menyebarluaskan praktik baik penegakan HAM di ruang publik. (nes)
Saat ini belum ada komentar