Lawan Rentenir di Minahasa, Menteri PKP Tawarkan KUR Perumahan Bunga Rendah
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
- visibility 41
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INTANA.NEWS – Pemerintah pusat melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengambil langkah tegas untuk memutus mata rantai rentenir yang membebani warga di Kabupaten Minahasa.
Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, masyarakat kini diberikan akses pembiayaan dengan bunga ringan sebesar 6 persen per tahun atau 0,5 persen per bulan.
Dalam kunjungan kerjanya di Desa Tempang II, Kecamatan Langowan Utara, Kamis (9/4/2026), Menteri yang akrab disapa Bang Ara ini melakukan dialog interaktif dengan warga serta didampingi Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang.
Suasana dialog menjadi hangat saat Menteri PKP bertanya langsung untuk memotret kondisi riil di lapangan.
“Apakah di sini masih banyak rentenir?” tanya Maruarar kepada warga yang hadir.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab tegas oleh Wakil Bupati Vanda Sarundajang bersama warga setempat.
Mereka mengakui bahwa praktik lintah darat memang masih banyak ditemui dan menjadi beban finansial yang berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Mendengar hal itu, Maruarar menegaskan bahwa ketidaktahuan warga akan program pemerintah sering kali menjadi celah bagi praktik rentenir.
Ia menyatakan bahwa kemudahan akses finansial tanpa agunan di bawah Rp 100 juta adalah solusi nyata yang ditawarkan negara.
”Rakyat harus tahu bahwa negara punya solusi perumahan. Jangan sampai warga kembali terbebani bunga tinggi hingga 10 persen hanya karena kurangnya informasi,” ujar Maruarar.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP mengajak Pemerintah Kabupaten melalui Wakil Bupati Vanda Sarundajang untuk mengoptimalkan ruang publik dan papan reklame dalam menyosialisasikan program KUR Perumahan.
Wakil Bupati Vanda Sarundajang menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk mengawal program ini.
Hal ini penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman informal, melainkan beralih ke fasilitas perbankan resmi dengan bunga yang sangat rendah.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran pejabat teknis lainnya untuk memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah berjalan dengan baik. (nes)
- Penulis: Anes Walean
