Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » Tegas! Surya Paloh Membantah Isu Penggabungan Partai Nasdem dengan Partai Gerindra

Tegas! Surya Paloh Membantah Isu Penggabungan Partai Nasdem dengan Partai Gerindra

  • account_circle Norman Meoko
  • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, INTANA.NEWS – Isu penggabungan Partai NasDem dengan Partai Gerindra akhirnya terbantahkan.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjawab pertanyaan awak media seusai halalbihalal Forum Pemimpin Redaksi di Nasdem Tower, Jakarta pada Kamis (16/4/ 2026) langsung membantah isu penggabungan Partai NasDem dengan Partai Gerindra.

Pernyataan Surya Paloh itu seperti dikutip dari lama resmi Fraksi NasDem pada Minggu (19/4/2026).

“Tidak benar bahwa NasDem akan dilebur dengan Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sudah pastilah tidak ada, itu istilahnya barangkali terlalu cepat menyimpulkan itu saya pikir wajar,” katanya.

Tentang isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada pertengahan Februari 2026, Surya Paloh mengungkapkan, pertemuan iti membahas berbagai hal tentang tantangan Indonesia ke depan sampai soal konsolidasi partai-partai pendukung pemerintahan.

“Tapi bukan hanya masalah itu ada masalah-masalah lain ada pikiran-pikiran kita bagaimana tantangan ke depan yang dihadapi oleh semua partai-partai koalisi. NasDem kan ada pada posisi yang ada di dalam koalisi, itu juga sudah jelas,” dia menyebutkan.

Sayangkan Pakai Narasi Merger

Sebelumnya, Politikus Partai NasDem, Willy Aditya kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin (13/4/2026) menyayangkan ada pihak menggunakan narasi merger terkait pertemuan Surya Paloh dan Prabowo tersebut.

Ia mengatakan bahwa narasi itu tidak tepat dipadukan dalam konteks politik walau lanskap politik Indonesia pernah diwarnai fusi atau peleburan kepartaian. Namun hal itu dilakukan atas dasar keputusan negara.

“Kita pernah punya tradisi fusi kepartaian, tapi itu di-drive (didorong) dari atas oleh kekuasaan. Penggabungan partai hanya dua: partai-partai Islam menjadi PPP, partai-partai nasionalis menjadi PDI,” katanya.

Selanjutnya dia menilai bahwa pihak yang menggunakan narasi merger gagal membaca gagasan Surya Paloh yang penuh dengan pertimbangan reflektif.

“Dia (pihak yang menggunakan narasi merger) harusnya menangkap Pak Surya itu orang yang berpikir out of the box (lain dari biasanya). Kan kita selama ini berpikir cuma sekretariat bersama, partai koalisi. Koalisi itu dalam proses kandidasi. Sementara di dalam government (pemerintahan), kita tidak mengenal koalisi,” tuturnya.

Ia menjelaskan, Surya Paloh menawarkan konsep political bloc (blok politik) bukan merger ataupun fusi dengan partai politik lainnya.”Blok politik, bukan merger,” dia menegaskan.

Political bloc adalah bagian dari rekayasa politik (political engineering) sebagai upaya mengadang kecenderungan hubungan partai politik dewasa ini yang transaksional.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan sebuah political bloc yang solid dari atas sampai ke bawah.

Ia pun lalu mengambil contoh penerapan blok politik di Indonesia.

“Golkar itu political bloc. Ingat dulu Undang-Undang yang lama, Undang-Undang partai politik dan golongan karya. Artinya, kita punya dua political bloc, ya. Satu, dulu Bung Karno ketika dia mengeluarkan dekrit itu namanya Front Nasional, yang bernama Nasakom itu. Yang kedua, golongan karya itu sebelumnya Sekber Golkar. Itu political bloc,” tuturnya.

Bukan Perkara Mudah

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin (13/4/2026) berpendapat merger dua partai menjadi satu bukan perkara yang muda.

Alasannya, karena masing-masing partai politik memiliki ideologi dan cita-cita pendiri masing-masing partai politik. Walau diakuinya penggabungan partai pernah terjadi pada 1973 ketika Presiden Soeharto menyederhanakan 10 partai politik menjadi tiga entitas politik.

“Sekali lagi tidak gampang ya untuk difusikan. Apalagi dalam konteks hari ini di mana situasi kebangsaan kita, situasi demokrasi kita, kan terus berkembang, terus maju,” dia menambahkan.(*)

  • Penulis: Norman Meoko

Rekomendasi Untuk Anda

  • The Best Productivity Tools for Remote Work

    The Best Productivity Tools for Remote Work

    • calendar_month Minggu, 23 Feb 2025
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of gadgets is no longer restricted to mere utility; it’s about amplifying human potential and redefining boundaries. With each passing day, these handheld marvels become an even more integrated part of our daily lives, intertwining with […]

  • Universitas Negeri Manado Tetapkan Tiga Besar Calon Rektor Hasil Musyawarah Mufakat

    Universitas Negeri Manado Tetapkan Tiga Besar Calon Rektor Hasil Musyawarah Mufakat

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    MINAHASA, INTANA.NEWS – Universitas Negeri Manado (Unima) telah resmi menetapkan tiga besar calon rektor untuk periode 2025-2029 setelah melalui proses musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh anggota Senat. Penetapan ini diumumkan oleh Ketua Senat Unima, Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si, seusai rapat senat. Tiga calon rektor yang berhasil lolos ke tahap selanjutnya adalah: 1. Dr. Joseph […]

  • KPK Sebut Korupsi Menjerat Kepala Daerah Buka Semata-mata Karena Biaya Politik yang Selangit

    KPK Sebut Korupsi Menjerat Kepala Daerah Buka Semata-mata Karena Biaya Politik yang Selangit

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • 0Komentar

    JAKARTA, INTANA.NEWS – Ternyata tidak semua kasus dugaan korupsi menjerat kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjadi karena biaya politik yang mahal. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, motifnya juga berkaitan dengan kepentingan pribadi seperti untuk memenuhi kebutuhan model tunjangan hari raya. Hal itu dibeberkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di […]

  • Wacana Pelarangan Vape di Indonesia, BPOM Segera Bertemu dengan Badan Narkotika Nasional

    Wacana Pelarangan Vape di Indonesia, BPOM Segera Bertemu dengan Badan Narkotika Nasional

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • 0Komentar

    INTANA.NEWS – Badan Narkotika Nasional (BNN) menggulirkan wacana melarang vape atau rokok elektrik di Indonesia. Terkait hal itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan pihaknya segera bertemu dengan BNN guna membahas wacana tersebut. “Kita sudah koordinasi dengan BNN dan insyaallah lusa kita akan bertemu, Kepala BNN beliau akan bertemu kami di sini untuk membicarakan […]

  • USAJ SMPN 2 Tondano Dimulai, Sinergi Pemerintah dan Sekolah Kawal Masa Depan Siswa

    USAJ SMPN 2 Tondano Dimulai, Sinergi Pemerintah dan Sekolah Kawal Masa Depan Siswa

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    TONDANO, INTANA.NEWS — Suasana SMP Negeri 2 Tondano nampak sangat tenang. Tidak ada keriuhan berlebih pada pagi itu. Senin (4/5/2026). Sebanyak 91 siswa sudah duduk rapi di bangku mereka. Mereka bersiap menghadapi Ujian Sumatif Akhir Jenjang (USAJ) yang menentukan. ​Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Minahasa, Riviva Maringka, hadir. Ia memegang amplop cokelat besar yang masih […]

  • Hore! Akhir Tahun 2025 Ini Pemerintah Hapus Tunggakan 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan

    Hore! Akhir Tahun 2025 Ini Pemerintah Hapus Tunggakan 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle Norman Meoko
    • 0Komentar

    INTANA.NEWS – Ada kabar gembira nih! Akhir tahun 2025 ini Pemerintah menghapuskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi 23 juta peserta. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025). Dia menyatakan, dengan adanya program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan itu diharapkan bisa meningkatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan yang saat […]

expand_less