Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Pilihan » Ketua DPRD Minahasa Robby Longkutoy: Penghapusan Ambang Batas MK Buka Lebih Banyak Pilihan Pemimpin untuk Masyarakat

Ketua DPRD Minahasa Robby Longkutoy: Penghapusan Ambang Batas MK Buka Lebih Banyak Pilihan Pemimpin untuk Masyarakat

  • account_circle Anes Walean
  • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MINAHASA, INTANA.NEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan penting dengan menghapuskan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya mengharuskan calon untuk meraih minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

Hal ini membuka peluang lebih besar bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri dalam Pemilu 2029.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa dari Fraksi PDIP, Robby Longkutoy, memberikan tanggapan positif terhadap keputusan MK tersebut.

Menurutnya, penghapusan ambang batas akan membuka lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam memilih pemimpin.

“Setelah keputusan MK, kita harus menindaklanjuti dan melihat bagaimana ini bisa mendukung demokrasi. Tentu, kita perlu menganalisis lebih dalam,” ujar Robby, Senin (6/1/2025) seusai memimpin rapat paripurna DPRD.

Robby menekankan pentingnya beberapa kriteria dalam memilih pemimpin, di antaranya mentalitas, moralitas, intelektualitas, serta kredibilitas.

Menurutnya, seorang calon pemimpin harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, sikap yang bijaksana, dan perilaku yang mencerminkan kualitas moral dan mental yang kuat.

“Meskipun ada berbagai pandangan yang harus dipertimbangkan, ini adalah bagian dari proses demokrasi yang harus kita jalani, meskipun ada sisi positif dan negatifnya,” ia menambahkan.

Dengan pencabutan ambang batas, lebih banyak tokoh berpotensi maju sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2029.

Namun, Robby mengingatkan bahwa tantangan terkait elektabilitas dan biaya pencalonan tetap perlu dipertimbangkan dalam setiap proses politik.

Keputusan MK ini menjadi wacana baru yang perlu diperhatikan oleh semua pihak dalam dunia politik Indonesia.(Adv)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Membuka Soal, Memastikan Gizi: Langkah Wabup Vanda Sarundajang di SDN 4 dan 8

    Membuka Soal, Memastikan Gizi: Langkah Wabup Vanda Sarundajang di SDN 4 dan 8

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    TONDANO, INTANA.NEWS – Hari ini siswa SD di Tondano menghadapi momen krusial. Senin, 4 Mei 2026, menjadi saksi dimulainya Ujian Sumatif Akhir Jenjang (USAJ). Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, turun langsung ke lapangan. Ia mendatangi SD Negeri 4 dan SD Negeri 8 Tondano. ​Vanda datang bukan sekadar untuk seremoni. Ia membuka langsung segel naskah ujian […]

  • Gubernur Yulius Selvanus Minta Pejabat Baru Hilangkan Ego Sektoral

    Gubernur Yulius Selvanus Minta Pejabat Baru Hilangkan Ego Sektoral

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    MANADO, INTANA.NEWS – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menanggalkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas instansi. Sinergi ini dinilai penting guna memastikan seluruh program pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat memimpin pelantikan dan pengambilan janji jabatan […]

  • Cara Polres Minahasa Merawat Kamtibmas dari Kebun Toka

    Cara Polres Minahasa Merawat Kamtibmas dari Kebun Toka

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    TONDANO, INTANA.news – Bayangkan ini. ​Sebuah lokasi sabung ayam. Tempat yang biasanya bising oleh teriakan petaruh, gelontoran uang panas, dan ketegangan urat leher. ​Tapi pada Kamis, 27 Agustus 2026, tempat itu mendadak berubah wujud. Tidak ada ayam yang diadu. Yang ada justru suara pujian kepada Sang Pencipta. Pendeta berkotbah di tengah kebun. Polisi berseragam lengkap […]

  • Ajukan Permohonan Rehabilitasi, Artis Onadio Leonardo Jalani Asesmen di BNNP Jakarta

    Ajukan Permohonan Rehabilitasi, Artis Onadio Leonardo Jalani Asesmen di BNNP Jakarta

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Norman Meoko
    • 0Komentar

    JAKARTA, INTANA.NEWS – Artis sekaligus musisi Onadio Leonardo pada Senin (3/11/2025) siang akan menjalani asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta. Hal itu terkait pengajuan permohonan rehabilitasi usai Onadio dinyatakan positif menggunakan narkoba. Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto di Mapolda Metro Jaya, Senin (3/11/2025). “Iya benar, saat […]

  • Wabup Vanda Sarundajang Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah

    Wabup Vanda Sarundajang Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    TONDANO, INTANA.NEWS — Wakil Bupati (Wabup) Minahasa, Vanda Sarundajang gerak cepat memastikan stabilitas ekonomi dan penguatan program strategis nasional di daerah. Ia memimpin jajaran pemerintah kabupaten dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual pada Selasa (5/5/2026). ​Bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Vanda mengikuti pertemuan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Lynda D. Watania. Agenda ini […]

  • Masih Tidak Terima Soeharto Dianugerahi Pahlawan Nasional, PDI Perjuangan Sebut Pemerintah Tuli

    Masih Tidak Terima Soeharto Dianugerahi Pahlawan Nasional, PDI Perjuangan Sebut Pemerintah Tuli

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Norman Meoko
    • 0Komentar

    INTANA.NEWS – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto masih membuat PDI Perjuangan tidak habis pikir. Soeharto dinilai tidak layak mendapat gelar tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut, pemerintah tuli dan mengabaikan gelombang penolakan gelar Pahlawan Nasional terhadap Soeharto. “Soeharto tidak layak dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah lantaran rekam jejaknya. […]

expand_less