Sekda Lynda Watania Hadiri High Level Meeting Pengendalian Inflasi dan TP2DD di Manado
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
- visibility 30
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INTANA.NEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, hadir dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Kegiatan ini berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (21/1/2025).
Sekda Watania dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah membahas langkah-langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta upaya percepatan digitalisasi di wilayah Sulawesi Utara.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, khususnya pada komoditas pangan. Selain itu, kami juga membahas percepatan implementasi digitalisasi daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi di tahun 2025,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, dalam sambutannya mengapresiasi kinerja perekonomian Sulawesi Utara pada 2024 yang berhasil mencatatkan inflasi terendah kedua secara nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa Sulawesi Utara meraih empat penghargaan dalam Championship TP2DD 2024.
Namun, Andry juga mengingatkan akan tantangan inflasi yang diprediksi meningkat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, terutama akibat lonjakan permintaan komoditas pangan dan tantangan distribusi di daerah kepulauan.
Sementara itu, Asisten II Gubernur Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, menekankan pentingnya langkah strategis dalam pengendalian inflasi.
“Ada lima aksi utama yang harus dilakukan, yaitu identifikasi peningkatan konsumsi, sidak pasar berkala, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, kerja sama antar daerah, dan analisis perilaku konsumsi masyarakat. Semua langkah ini harus dilakukan secara terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, percepatan digitalisasi juga menjadi prioritas dalam pembahasan.
Pemerintah daerah diminta untuk memperluas kanal pembayaran digital, mendorong penggunaan QRIS, serta mempercepat implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Auditor Utama, pimpinan instansi vertikal, Tim TPID, TP2DD, dan Satgas Pangan se-Sulawesi Utara.(nes)
- Penulis: Anes Walean
